Arsul mengatakan perpres itu nantinya akan berlaku setelah satu tahun usai Undang-Undang Terorisme disahkan.
"Itu akan sangat tergantung pada bagaimana Perpres menerjemahkan dalam aturan detail tentang peran TNI," kata Arsul Sani di Gedung DPR, Jumat (18/5).
Anggota Komisi III DPR ini juga menjelaskan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme dilihat dari dua hal, yakni model peristiwa dan skala ancaman. TNI dilibatkan jika peristiwa teror mengancam keamanan presiden, wakil presiden dan istana presiden.
Sementara secara skala, TNI diterjunkan jika ancaman teror sudah membuat negara menjadi darurat atau krisis. Jika level ancaman masih rendah, maka penanganannya masih di tangan kepolisian.
Pelibatan TNI dalam opsi skala ancaman sudah banyak diterapkan di negara Eropa Barat seperti Inggris dan Perancis.
"Nanti mestinya dicantumkan di perpres atau di dalam kebijakan nasional yang merupakan bagian dari kesiapsiagaan nasional," kata Arsul Sani.
Dalam draf RUU Terorisme menyatakan pelibatan TNI mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI), tepatnya Pasal 7 Ayat (2). Pasal itu menyebut pelibatan TNI memberantas terorisme masuk kategori sebagai operasi militer selain perang.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelibatan unsur TNI dalam penanggulangan terorisme bandarq diatur pada Pasal 43 RUU Terorisme. Nantinya pelibatan TNI disebut juga melalui keputusan atau peraturan presiden sesuai UU TNI.
"Prinsip Polri, tidak keberatan untuk rekan TNI bergabung dengan kita. Kita punya musuh bersama. Kami paham dengan yakin, kalau bersama akan lebih baik. Kami yakin ini bsia atasi kelompok ini," kata Tito di Mapolda Jawa Timur, Senin (14/5) lalu.
0 komentar:
Posting Komentar